Lintas info terpenting – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas, baru-baru ini mengungkapkan bahwa alur Distribusi Bansos yang disalurkan tidak sampai pada sasaran yang tepat.[1] Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri PPN, Suharso Monoarfa. Ia menyebutkan bahwa 46 persen dari total bansos belum tersalurkan dengan akurat.
Namun, klaim ini tidak sepenuhnya diterima begitu saja oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Airlangga menegaskan bahwa pemerintah telah mengimplementasikan sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk meningkatkan ketepatan penyaluran.[2] Menurutnya, Regsosek telah membantu dalam memetakan kesejahteraan dan kondisi ekonomi masyarakat, sehingga penyaluran bansos dapat lebih tepat sasaran. “Sistem Regsosek telah terintegrasi, termasuk dalam alokasi bantuan pangan seperti beras,” ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.
Kontroversi seputar keakuratan penyaluran bansos ini masih menjadi sorotan, dengan panggilan dari Airlangga kepada Bappenas untuk mengaudit ulang data kesalahan penyaluran.[4] Menurutnya, masih banyak hal-hal yang harus diperhatikan lebih lanjut tentang kesalahan apa yang sebenarnya menjadi faktor penyebabnya.
“Kami perlu memeriksa ulang di mana letak kesalahan yang sebenarnya, kita butuh detail yang jelas,” tandasnya.[4] Meskipun demikian, Airlangga tetap yakin bahwa sebagian besar penyaluran bansos telah tepat sasaran, dengan penyesuaian terus dilakukan apabila ditemukan ketidaksesuaian. Selain itu, ia menyatakan akan terus mengawasi dan memperhatikan dengan ketat proses alur distribusi bansos. Hal tersebut tentunya untuk meminimalisir kesalahan distribusi bantuan sosial seperti yang sedang ramai diberitakan belakangan ini.
“Baca juga: Gangguan Kulit Rosacea, Kenali Masalah Penyebab dan Cara Penanganannya” [3]
Sebelumnya, Menteri PPN Suharso Monoarfa mengungkapkan bahwa data yang dievaluasi oleh Bappenas menunjukkan bahwa 46 persen dari bansos tidak tepat sasaran.[2] Pernyataan ini juga didukung dengan contoh konkret bahwa bahkan eselon I di dalam kementeriannya terdaftar sebagai penerima bansos. “Kesalahan ini disebabkan oleh exclusion dan inclusion error yang mencapai sekitar 40 persen dari evaluasi yang dilakukan,” ungkapnya saat acara Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Data Registrasi Sosial Ekonomi.[1]
Dalam upaya memperbaiki sistem, pemerintah terus berupaya untuk memastikan bahwa bansos benar-benar mencapai mereka yang membutuhkan, meskipun tantangan dalam penyaluran yang tepat sasaran masih menjadi fokus perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan.
“Simak: Kemenparekraf Beri Dukungan Penuh atas Proyek Pengembangan Wisata Kapal Pesiar” [5]
[1] https://money.kompas.com/read/2024/06/23/190000926/beda-suara-2-menteri-jokowi-soal-penyaluran-bansos-tidak-tepat-sasaran
[2] https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7400594/menteri-jokowi-ungkap-fakta-mengejutkan-soal-bansos-46-salah-sasaran
[3] https://langgananinfo.com/health/menangani-rosacea-kenali-masalah-kulit-dan-cara-penanganannya/
[4] https://www.cnbcindonesia.com/news/20240621192805-4-548316/airlangga-bantah-dugaan-46-bansos-salah-sasaran
[5] https://jangkauaninfo.com/berita/kemenparekraf-mendukung-pengembangan-wisata-kapal-pesiar/
